Pemerintah kini tengah menyiapkan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Setidaknya ada enam peraturan yang disiapkan.
Adalah PP Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, PP Pendanaan dan Penganggaran Ibu Kota Nusantara dan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya Perpres Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perpres Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara dan Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara.. Masyarakat juga diberikan kesempatan menuliskan komentar dan masukan.
"Dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan tersebut, masyarakat diundang untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan melalui ikn.go.id/tentang-ikn. Selain untuk memberikan hak bagi masyarakat agar terlibat langsung dalam proses persiapan pembangunan Ibu Kota Negara, langkah ini sekaligus menjadi implementasi keterbukaan informasi publik," tulis siaran pers Kementerian PPN/Bappenas, Senin .
Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan peraturan pelaksanaan UU IKN wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 bulan, sejak UU IKN diundangkan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kepala Otoritas IKN: Institusi IKN Masih DigodokBambang mengatakan dengan tata kelola yang baik jadi salah satu prasyarat yang cukup utama bagi investor.
Read more »
KSP: Pemerintah Sedang Tangani Klaim Ahli Waris Kesultanan hingga 14 Kelompok Tani di IKNKSP menyatakan, pemerintah saat ini tengah membuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah di wilayah IKN.
Read more »
Kisruh Migor, Legislator: Pemerintah Terindikasi Langgar UU |Republika OnlineKewajiban pemerintah membuat regulasi, kebijakan, dan melindungi hak-hak konsumen.
Read more »
Marco Kritisi Soal Otorita IKN Nusantara yang Disebut Meniadakan PilkadaPemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dianggap Marco sebagai kekonyolan. Dia merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Read more »