Sembilan negara Asia Tenggara telah mengusulkan untuk melemahkan rancangan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Myanmar, termasuk ...
Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu . ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/RWA/sa.
Dalam surat tertanggal 19 Mei dan dilihat oleh Reuters pada Jumat , negara-negara Asia Tenggara mengatakan rancangan tersebut "tidak dapat meminta dukungan seluas mungkin dalam bentuknya saat ini, terutama dari semua negara yang terkena dampak langsung di kawasan." Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.