Demokrat: Ada Upaya Terorganisir Tunda Pemilu
-Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda proses dan tahapan Pemilu dinilai janggal.
“Situasi saat ini bukan sekadar PN melampaui kewenangannya, mereduksi konstitusi dan UU pemilu. Kami mencermati, ada upaya terorganisir di balik ini,” kata Herzaky. “Mereka tahu sudah divonis gagal oleh rakyat. Tak mungkin mendapat kesempatan berkuasa lagi. Jadi, dengan segala upaya, berhubung masih punya kekuasaan, mereka terus menggedor berbagai pintu, bahkan dengan cara-cara yang tidak pantas,” pungkasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Partai Gelora: Putusan Penundaan Pemilu Keblinger, Sesat dan MenyesatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU RI menunda Pemilu 2024, mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk partai politik. Diantaranya Partai Gelora.
Read more »
Pengadilan Tinggi Harus Koreksi Putusan PN Jakpus tentang Penundaan Pemilu 2024Pengadilan tinggi seharusnya mengoreksi putusan PN Jakpus tentang penundaan Pemilu 2024.
Read more »
Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Tak Mengikat dan Pemilu Jalan Terus, Kata Ketua Komisi II DPRKomisi II DPR menyayangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Putusan menunda pemilu melampaui kewenangan.
Read more »
Wakil Ketua MPR: Putusan Pengadilan Jakarta Pusat agar Pemilu Ditunda Bertentangan dengan UUDWakil Ketua MPR menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menunda pemilu adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UUD.
Read more »
Bawaslu: Penundaan Pemilu Tak Mungkin Dilakukan Hanya dengan Putusan Pengadilan NegeriBawaslu berpandangan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan amar putusan pengadilan negeri (PN), dalam hal ini PN Jakarta Pusat.
Read more »
MA Tolak Komentari Putusan PN Jakarta Pusat soal Pemilu Ditunda demi Independensi PengadilanMA merespons kritikan publik tentang putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Prima dan memerintahkan untuk menunda pemilu 2024.
Read more »