Jumhur Hidayat: Jika Pemilu Ditunda, Pasti Akan Ada Gerakan People Power
-Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur masih menjadi perdebadan di kalangan akademisi, aktivis, bahkan hingga politisi di DPR RI.
Tokoh aktivis pergerakan Jumhur Hidayat mengatakan, keputusan hakim PN Jakpus itu tidak masuk akal. Alasannya, hakim membuat keputusan untuk Prima kemudian berdampak pada pihak-pihak lain yang tidak masuk dalam penggugat. Jumhur pun meragukan independensi hakim saat membuat putusan itu. Menurutnya, ada kemungkinan putusan PN Jakpus itu berada dalam satu orkestrasi dengan pihak-pihak petinggi negara dan pemerintahan yang menginginkan penundaan pemilu.
Sebagai pejuang demokrasi, kata Jumhur, Agus Jabo seharusnya paham bahwa petitum yang disodorkan ke majelis hakim itu anti demokratis karena melawan konstitusi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Partai Gelora: Putusan Penundaan Pemilu Keblinger, Sesat dan MenyesatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU RI menunda Pemilu 2024, mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk partai politik. Diantaranya Partai Gelora.
Read more »
Pengadilan Tinggi Harus Koreksi Putusan PN Jakpus tentang Penundaan Pemilu 2024Pengadilan tinggi seharusnya mengoreksi putusan PN Jakpus tentang penundaan Pemilu 2024.
Read more »
Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Tak Mengikat dan Pemilu Jalan Terus, Kata Ketua Komisi II DPRKomisi II DPR menyayangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Putusan menunda pemilu melampaui kewenangan.
Read more »
Wakil Ketua MPR: Putusan Pengadilan Jakarta Pusat agar Pemilu Ditunda Bertentangan dengan UUDWakil Ketua MPR menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menunda pemilu adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UUD.
Read more »
Bawaslu: Penundaan Pemilu Tak Mungkin Dilakukan Hanya dengan Putusan Pengadilan NegeriBawaslu berpandangan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan amar putusan pengadilan negeri (PN), dalam hal ini PN Jakarta Pusat.
Read more »
MA Tolak Komentari Putusan PN Jakarta Pusat soal Pemilu Ditunda demi Independensi PengadilanMA merespons kritikan publik tentang putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Prima dan memerintahkan untuk menunda pemilu 2024.
Read more »