Anggota komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan bahwa reformasi subsidi BBM yang rencananya akan dilakukan, harus memprioritaskan ketersediaan stok BBM ...
Tangkapan layar - Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika dalam diskusi daring di Jakarta, Senin .
Jakarta - Anggota komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan bahwa reformasi subsidi BBM yang rencananya akan dilakukan, harus memprioritaskan ketersediaan stok BBM untuk masyarakat Indonesia. Selain itu menurut Kardaya, perubahan regulasi subsidi BBM juga perlu memperhatikan beberapa aspek lain, yaitu kemudahan masyarakat untuk mengakses BBM dan harga yang harus terjangkau.
Dalam acara diskusi publik Indef yang bertajuk “Masa Depan Subsidi BBM: Urgensi Penguatan Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi” tersebut, Kardaya juga memaparkan pentingnya menyelaraskan kebijakan subsidi BBM dengan undang-undang yang sudah ada.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VII Dorong Relaksasi Moratorium Ekspor Konsentrat Tembaga FreeportKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai smelter tembaga dalam negeri belum siap untuk mengantisipasi kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga.
Read more »
Kapal Pengangkut BBM Pertamina Terbakar di Dekat Terminal BBM Ampenan, 14 ABK Berhasil DiselamatkanSebanyak tiga ABK dilaporkan menjadi korban. Kapal Pengangkut BBM pertamina terbakar tidak jauh dari terminal BBM Ampenan...
Read more »
Anggota Komisi VIII DPR Minta Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Dikaji Ulang |Republika OnlineBuka puasa bersama mengandung nilai kebersamaan yang kuat.
Read more »
Anggota Komisi III DPR Tunggu Keberanian Mahfud Md Bongkar Rp 349 TAnggota Komisi III DPR Benny Harman bakal menyambut Mahfud Md di Komisi III DPR. Benny ingin Mahfud berani membongkar yang terlibat transaksi janggal Rp 349 T.
Read more »
Sri Mulyani Cerita Kronologi Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Depan Anggota Komisi XISri Mulyani cerita kronologi soal transaksi janggal Rp 349 triliun di depan anggota Komisi XI DPR RI.
Read more »
Anggota Komisi III DPR: Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Tak Boleh Dibuka ke PublikMenurut Ahmad Sahroni, secara aturan, laporan PPATK soal transaksi mencurigakan tidak boleh diungkap ke publik sebelum ada verifikasi.
Read more »