Anggota Komisi VI DPR Terima Informasi Ada Pejabat Persulit Investasi di Indonesia
Selasa, 19 Juli 2022 21:12Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengatakan, dirinya mendapat informasi tentang pejabat berwenang yang mempersulit proses investasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan kelompoknya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengkritisi adanya sekelompok oligarki kekuasaan yang membajak pemusatan regulasi untuk kepentingan mereka.“Ini sudah seperti kembali ke zaman Orba, indikasinya ada yang minta saham, minta jatah preman hingga mencoba merampas kegiatan investasi orang lain”, kata Deddy.
"Presiden Jokowi itu sangat berkeinginan mempermudah investasi dalam rangka mendongkrak kegiatan ekonomi di sektor riel, sumber daya alam dan manufaktur. Dengan demikian akan terbuka banyak lowongan pekerjaan dan terciptanya distribusi keadilan antar wilayah serta nilai tambah produk di Indonesia. Hal ini akhirnya akan bermuara pada peningkatan penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Yakin Ada Solusi, Ketua Komisi I DPR Nilai Kominfo Tak Perlu Blokir WAKetua Komisi I DPR Meutya Hafid yakin ada solusi soal Google hingga WA belum daftar PSE Lingkup Privat. Meutya menilai tak perlu ada pemblokiran.
Read more »
Ketua Komisi I DPR Sebut Kominfo Tak Perlu Blokir WA hingga GoogleKetua Komisi I DPR Sebut Kominfo Tak Perlu Blokir WA hingga Google: Ketua Komisi I DPR RI Muetya Hafid menyatakan syarat untuk mendaftar PSE lingkup privat sudah sesuai aturan dan sebuah kewajiban
Read more »
Komisi III: Tangkap KKB Papua, Jangan Ragu Gegara Framing Pelanggaran HAM!Terpopuler Komisi III DPR meminta TNI dan Polri tidak ragu melakukan operasi penegakan hukum secara masif kepada KKB usai insiden pembantaian 10 warga sipil di Nduga Papua
Read more »
Ketua Komisi D Kendal Sayangkan Lulusan SMK Minim KeterampilanRADARSEMARANG.ID, Kendal – DPRD Kendal menyayangkan, lulusan SMK di Kendal belum bisa memenuhi kriteria untuk bisa bekerja di perusahaan yang di Kawasan Industri Kendal (KIK). Alasannya karena belum cukup memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, alat praktek yang digunakan siswa di sekolah maupun Balai Latihan Kerja (BLK) belum sesuai kebutuhan pabrik. Sehingga dianggap tidak memenuhi […]
Read more »
Komisi A DPRD Surabaya Pastikan Pelayanan Kelurahan Humanis ProrakyatKomisi A DPRD Surabaya rutin berkeliling ke berbagai kantor kelurahan dan kecamatan untuk memastikan pelayanan humanis dan prorakyat terus dilakukan
Read more »