Anggota Komisi III DPR Minta Kapolri Pecat Anggota Polri Bekingi Perjudian
Jumat, 19 Agustus 2022 12:45Kapolri Umumkan Penetapan Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J. ©2022 Liputan6.com/Faizal FananiAnggota Komisi III DPR RI, Santoso mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyikat para anggota Polri yang terlibat membekingi perjudian. Oknum Polri yang terlibat harus dipecat.
Menurutnya, peristiwa kasus Irjen Ferdy Sambo perlu menjadi momentum Kapolri untuk membersihkan bawahannya yang terlibat judi hingga narkoba. Untuk membersihkan citra Polri. Sikap tegas Kapolri sudah ditunggu masyarakat sejak lama. Seharusnya sejak dilantik, Jenderal Listyo memerintahkan jajarannya memberantas perjudian dalam bentuk apapun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi III: Bila Ada Aliran Uang Suap Ferdy Sambo ke DPR, Ungkap dan Proses HukumAnggota Komisis III meminta dugaan aliran dana suap Ferdy Sambo ke DPR diungkap.
Read more »
Article headlineGELORA.CO -Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak...
Read more »
Kapolri Ancam Copot Jabatan Polisi yang Terlibat Judi Online, Sekalipun Kapolres, Kapolda, Tim Mabes - Tribunnews.comPengusutan anggota Polri yang terlibat pelanggaran tindak pidana seperti perjudian baik konvensional atau online akan dilakukan Kapolri
Read more »
Anggota Komisi III DPR Sebut Penanganan Kasus Brigadir J Bertele-tele, Monoton dan Formalistik - Tribunnews.comAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menilai, penanganan kasus tersebut menunjukkan kerja dari penegak hukum di kasus
Read more »
Article headlineGELORA.CO -Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah melemparkan candaan terhadap rekannya anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokr...
Read more »
Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisialAnggota DPR meminta agar penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu tak berhenti pada penanganan non-yudisial.
Read more »