Anggota DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara meminta masyarakat maklum apabila bansos hibah untuk masyarakat tidak cair. Alasannya masalah keuangan daerah.
GIANYAR - Anggota DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara meminta masyarakat maklum apabila bansos hibah untuk masyarakat tidak cair. Alasannya masalah kemampuan keuangan daerah di tengah pandemi Covid-19. Walau begitu untuk insentif aparatur, termasuk tambahan penghasilan pegawai yang sejatinya tidak wajib malah cair ratusan miliar.
“Karena belanja wajib yang menjadi prioritas seperti belanja operasional pegawai, belanja kesehatan dan juga pendidikan. Kalau belanja ini sudah terpenuhi baru pemenuhan belanja modal, bansos dan hibah,” ujar politisi PDIP Dapil Kecamatan Sukawati itu.Lanjut Pebriantara, mekanisme itu sesuai dengan standarisasi penyusunan APBD. “Mudah-mudahan PAD Gianyar meningkat seiring dengan telah menurunnya kasus covid dan pelonggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah.
“Kami kira pasti mengerti, karena hibah itu tidak wajib yang penting belanja kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa dipenuhi,” ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polisi: Minyak Goreng 'Wasilah 212' Dikelola Keluarga Anggota DPRD JabarPolisi mengungkap pegemasan ulang minyak goreng yang dilaeli 'Wasilah 212' di Depok. Gudang tersebut dikelola oleh keluarga anggota DPRD Jabar.
Read more »
Ternyata Gudang Repacking Minyak Goreng di Depok, Bisnis Keluarga Anggota DPRD Jabar Berinisial RAGudang pengemasan ulang minyak goreng di Depok, ternyata usaha keluarga milik anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berinisial RA. minyakgoreng
Read more »
DPRD Minta Pembangunan JLLT Jadi Prioritas Urai Kemacetan di SurabayaDPRD Kota Surabaya minta pemkot prioritaskan pembangunan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) sebagai upaya mengurai kemacetan di kawasan Surabaya bagian timur
Read more »
Tak Anjurkan Segera 100%, DPRD DKI Minta PTM DKI BertahapSekolah menjadi tempat yang beresiko di tengah penyebaran varian Omikron.
Read more »
DPRD Kota Bogor Minta Pengelola Biskita Bayar Tunggakan Gaji Rp 2,5 MiliarDPRD Kota Bogor meminta pengelola Biskita, Perumda Jasa Trans Pakuan, membayar tunggakan gaji karyawan Rp 2,5 miliar.
Read more »