Anggota DPR RI Nur Nadlifah menegaskan komitmennya untuk tetap menyuarakan vaksin halal di Tanah Air.\r\n\r\nDalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, Nadlifah ...
Jakarta - Anggota DPR RI Nur Nadlifah menegaskan komitmennya untuk tetap menyuarakan vaksin halal di Tanah Air.
“Semua, kami tanyakan ke Menkes. Mulai dari desakan prioritas vaksin halal, stok vaksin hingga biaya importasi vaksin,” katanya.Anggota Panja Pengawasan Vaksin COVID-19 itu mengungkapkan jawaban Menkes masih sangat normatif dan hingga kini belum ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut. Padahal, kata dia, BPOM sudah memberikan izin penggunaan booster Sinovac bagi mereka yang memang sudah menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer.“Soal booster Sinovac juga ditanyakan. Mengapa jenis ini tidak dipakai untuk orang dewasa yang dulu menggunakan Sinovac sebagai vaksin primer,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes tersebut mematok tiga jenis vaksin yang menjadi vaksin booster , yakni vaksin Astra Zeneca, Pfizer, dan Moderna.“Ketiga jenis vaksin yang ditentukan dalam program booster itu tak satu pun yang memiliki sertifikat halal, jadi ini merugikan umat Islam selaku mayoritas penduduk di Indonesia yang mengonsumsi vaksin,” kata Kuasa Hukum YKMI, Amir Hasan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Usulan Koruptor Dituntut Hukuman Mati Wujud Kekesalan Anggota DPRAbdul Fickar Hadjar menilai usulan agar koruptor yang merugikan negara di atas Rp 100 miliar dituntut hukuman mati merupakan wujud kekesalan anggota DPR.
Read more »
Anggota Komisi I DPR: Rusia Jangan Dikeluarkan dari G-20Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono menilai Rusia tidak perlu dikeluarkan dari KTT G-20 untuk membuka ruang perdamaian dengan Ukraina.
Read more »
Anggota DPR: Kemendag-BPKP audit investigasi distribusi minyak gorengAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan Kementerian Perdagangan untuk bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ...
Read more »
Anggota DPR Usul Pemerintah Bentuk Satgas Minyak GorengDedi menyarankan pemerintah mencabut Permen Menperin No.8/2022 karena tidak sejalan dengan UU dan tidak melibatkan pihak-pihak lain yang seharusnya ikut berperan dari hulu ke hilir.
Read more »
Said Didu Minta Anggota DPR Tak Bagikan Minyak Goreng - ROSIMeski minyak goreng kemasan kini telah banyak di pasaran, namun harganya meroket. Masyarakat pun beralih ke minyak goreng curah.
Read more »
Maraknya Kasus Investasi Bodong di Indonesia, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam Cecar Bappebti!Mufti menjelaskan, ada korban penjual gorengan yang merugi Rp30 juta karena tergoda bujukan afiliator Indra Kenz dan Doni Salmanan.
Read more »