Anggota Komisi II DPR sebut Perppu menjadi kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jadi 'jaminan' kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dia mengatakan daerah-daerah yang dalam cakupan wilayah IKN pada Pemilu 2024, dalam Perppu diatur bahwa pelaksanaan pemilu di wilayah IKN tetap sama seperti pelaksanaan Pemilu 2019. Guspardi menjelaskan dalam Perppu Pemilu juga diatur terkait kampanye pemilu legislatif yang awalnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, dimulai 3 hari setelah daftar calon tetap ditetapkan.
Sementara itu menurut dia, terkait nomor urut peserta pemilu, bagi sembilan partai politik yang lolos ke DPR RI pada Pemilu 2019 diberikan dua opsi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu, Jumlah Anggota DPR Bertambah Jadi 580 OrangPresiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan...
Read more »
Jokowi Diminta Segera Kirim Perppu Pemilu ke DPR, Anggota Komisi II: Biar Cepat Diambil KeputusanAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera mengirim Perppu Pemilu ke DPR.
Read more »
Perppu Pemilu Bolehkan Partai Politik di DPR Pakai Nomor Urut Lama, Ini DaftarnyaSembilan partai politik yang memiliki wakil di DPR mendapat hak istimewa untuk menggunakan nomor urut lama mereka dalam Perppu Pemilu.
Read more »
Perppu Pemilu Diterbitkan, Jumlah Kursi DPR Jadi 580 |Republika OnlinePresiden Jokowi telah menerbitkan Perppu Pemilu dan jumlah kursi DPR menjadi 580.
Read more »
DPR: KPU Harus Tetap Lanjutkan Pemilu Meski Perppu Provinsi Baru Papua Belum Terbit | merdeka.comMenurutnya, jika Pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, maka pelaksanaan Pemilu 2024 tidaklah cacat hukum.
Read more »
Teken Perppu Pemilu, Presiden Tolak Pemberhentian Anggota KPUPresiden Joko, Senin (12/12/2022) teken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Pemilu. Dalam Perppu, Presiden tolak pasal pemberhentian KPU dan beri pilihan parpol soal penomoran pemilu. Polhuk AdadiKompas
Read more »