Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, meminta OJK mengakomodasi perdagangan kripto. Selengkapnya: 👇 OJK
Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah disebutkan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU tersebut tidak memuat ketentuan larangan terkait kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan termasuk investasi di pasar saham dan komoditi.
“Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, Bank dibolehkan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar perbankan ketika mereka investasi di pasar saham dan komoditi termasuk ketika memfasilitasi transaksiSeharusnya, kata Fauzi, OJK membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan industri keuangan global.
“Bappebti lebih responssif dan selangkah maju dibandingkan OJK dalam merespons perkembangan aset Kripto,” ujar Kapoksi Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Bakal Pilih 14 Nama Calon Bos OJK Sebelum Diserahkan ke DPRPresiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih 14 nama calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 21 orang yang lolos seleksi akhir.
Read more »
14 Nama Calon Dewan Komisioner OJK Bakal Dipilih Jokowi untuk Disetor ke DPR | Finansial - Bisnis.comPresiden Joko Widodo akan memilih 14 nama dari 21 nama yang lolos seleksi tahap IV Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027, untuk mengikuti proses pemilihan di DPR RI.
Read more »
Komisi V DPR Dukung Syarat Perjalanan Tak Perlu Hasil Tes Covid-19 | Ekonomi - Bisnis.comKomisi V DPR RI mendukung hasil tes Covid-19 antigen dan RT-PCR tidak lagi menjadi persyaratan untuk perjalanan dalam negeri jalur darat.
Read more »
Kunker Komisi III DPR RI di Sumut Bahas Narkoba, Mafia Tanah, hingga Kerangkeng Manusia di LangkatKedatangan Komisi III DPR RI adalah kunjungan penting sebagai upaya pengawasan ke semua jajaran di Sumatera Utara. Hal penting adalah narkoba.
Read more »
Anggota DPR: Pencegahan Kasus Narkoba Bisa Dimulai Lewat Desa SiagaAnggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyarankan perlu ada langkah pencegahan, salah satunya lewat Desa Siaga.
Read more »