'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,' kata Taufik Basari.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari. ANTARA/Dian Hadiyatna/am.
Dia menjelaskan dalam diskursus mengenai ganja untuk kebutuhan medis, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya narkotika merupakan obat.Namun, menurut dia, karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat, maka dari itu diatur golongan-golongan narkotika.
Taufik berharap revisi UU Narkotika diharapkan dapat mengubah paradigma kebijakan narkotika selama ini yang selalu menempatkan persoalan narkotika sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum semata, padahal justru yang harus dikedepankan adalah penanganan kebijakan kesehatannya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Read more »
Sambangi KKHI di Makkah, Anggota DPR Usul Bangun RS di Arab SaudiSambangi KKHI di Makkah, Anggota DPR Usul Bangun RS di Arab Saudi: Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, menyambangi Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah, Arab Saudi. Dia mengatakan, untuk penanganan jemaah haji dan umrah akan lebih…
Read more »
Anggota Komisi VII DPR RI Buka Suara Pembelian BBM Menggunakan MyPertamina, Mempersulit MasyarakatAnggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai bahwa sistem pembelian BBM jenis pertalite dan solar menggunakan MyPertamina menambah kesulitan masyarakat.
Read more »
UU Otonomi Khusus Papua Tengah Digugat ke MK, DPR Sahkan Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua!Undang-Undang pemekaran 3 wilayah baru di Papua, sudah disahkan DPR Jumat (1/07) lalu. Namun, pengesahan ini dilakukan ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sedang didugat ke Mahkamah Konstitusi. Berita selengkapnya
Read more »
Peningkatan Capaian Polri, DPR Sebut Presisi Bukan Sekadar SloganDalam HUT ke-76 Bhayangkara pada hari ini, Jumat, 1 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah catatan kinerja cemerlang Polri selama...
Read more »
DPR Minta Erick Thohir Bersih-bersih BUMN PerkebunanAnggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menagih janji Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih pada BUMN di sektor perkebunan.
Read more »