Anggota DPR berinisial DK dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencabulan yang terjadi di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah dan Lamongan, Jawa Timur.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dengan inisial DK dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencabulan yang terjadi di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah dan Lamongan, Jawa Timur.Kabag Penum Divisi Humas Pori Kombes Pol Nurul Azizah membenarkan laporan itu. Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LI/35/VI/2022/Subdit V, tanggal 15 Juni 2022. DK dilaporkan dugaan melanggar Pasa 289 KUHP.
Berdasarkan dokumen yang diterima Beritasatu.com, terlihat bahwa anggota DPR dengan inisial DK dimintai keterangan sebagai saksi atau korban dalam dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan itu. Panggilan tersebut pada hari ini pukul 10.00 WIB.TAG: Pencabulan Pencabulan Anggota DPR Bareskrim Nurul Azizah
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ratusan Anak di Blora Jalani Pernikahan Dini, Anggota DPR RI Kaget: Waduh, Termasuk TinggiAnggota DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, pernikahan dini juga berdampak pada meningkatnya stunting.
Read more »
Anggota DPR: Bharada E dan Istri Kadiv Propam Harus Dilindungi HukumBharada E yang mendengar teriakan minta tolong istri Kadiv Propam dan ingin menolong, justru mendapatkan tembakan dari Brigadir J.
Read more »
DPR: Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Dapat Kurangi Kepadatanduplikasi Jembatan Kapuas I mendesak untuk dibangun guna mengurangi beban jembatan yang kian hari semakin padat dilalui kendaraan.
Read more »
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Lili Pintauli Tetap Bisa Dipidana Meski Telah Mundur dari KPKBambang Wuryanto menyatakan kasus yang dapat dijerat pidana, tidak boleh dihentikan hanya karena terduga pelakunya mengundurkan diri sebagai pejabat negara.
Read more »
DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih RelevanDPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP..
Read more »