Pemerintah telah mengajukan KEMPPKF ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Foto: Infografis/ Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juni, Cek Besaran Tiap Golongan!Pemerintah telah mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2023. Salah satunya mengenai upaya untuk meningkatkan daya beli Pegawai Negeri Sipil .
"Kebijakan belanja pegawai mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara," tulis buku tersebut. "Secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2023 akan diarahkan untuk mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah."
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR AS Dilarang Terima Komuni Katolik Karena Dukung Hak AborsiUskup Agung San Fransisco, Salvatore Cordileone, memperingatkan bahwa ia akan melarang Pelosi dari persekutuan kecuali jika ia secara terbuka menolak mendukung hak aborsi atau berhenti mengacu pada iman Katoliknya di depan umum.
Read more »
Mendag Lutfi Bakal Dipanggil Komisi VI DPR Bahas Masalah Migor, Ingin Pastikan Hal IniKomisi VI DPR RI bakal memanggil Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi untuk menjelaskan sejumlah persoalan terkait kasus minyak goreng. Mendag Lutfi rencananya bakal dipanggil minggu depan.
Read more »
DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari KardusWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas su
Read more »
Anggota DPR Minta Pemerintah Berkoordinasi dengan WHO soal Cacar MonyetKasus cacar monyet kini ditemukan tersebar di negara-negara Eropa. Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo meminta pemerintah berkoordinasi dengan WHO.
Read more »
KPU Kembali Gunakan Kotak Suara Berbahan Kardus untuk Pemilu 2024, DPR Akan KajiKPU kembali akan menggunakan kotak suara berbahan kardus pada Pemilu 2024 mendatang. Komisi II DPR RI akan melakukan kajian sebelum mengizinkan penggunaan kotak suara kardus.
Read more »
Tim Perancang UU DPR RI Gali Tata Kelola DataTim Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Mereka datang untuk berdiskusi dengan jajaran pemkab berkaitan dengan tata kelola data kabupaten the Sunrise of Java.
Read more »