Pemerintah kembali mewajibkan tes PCR sebagai syarat penerbangan. Komentar miring bermunculan, antara lain menuding dokter dapat komisi dari jualan tes PCR.
bagi pelaku perjalanan yang menggunakan mode transportasi pesawat. Ini dilakukan seiring uji coba pelonggaran mobilitas dengan tidak menerapkan kewajiban penjarakan antar penumpang.dalam cuitannya menyiratkan dukungan, dan menganggap tes PCR penting sekalipun sudah divaksin. Tak pelak, komentar miring bermunculan dari segelintir netizen.
"Dapat komisi berapa persen dari penjualan PCR Prof?," cuit salah satu netizen di Twitter, yang dilihat detikcom pada Jumat .Menanggapi tudingan tersebut, Prof Zubairi menekankan bahwa dokter sama sekali tidak mendapat komisi dari penjualan PCR. "Posisi saya jelas. Sama seperti vaksin, tes PCR sangat penting untuk melawan pandemi. Tapi jangan dipahami dokter itu mendapat komisi dari penjualan PCR," tulis Prof Zubairi dalam akun Twitter miliknya.
Menurutnya, tes PCR itu memiliki kepentingan yang sama dengan vaksin COVID-19. Bahkan ia mengatakan kalau bisa tes PCR ini diberikan secara gratis kepada masyarakat seperti halnya vaksin.bisa seperti vaksin, yakni gratis. Itu kalau bisa," tegasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Puan Minta Pemerintah Jawab Kebingungan Publik Soal Penumpang Pesawat Wajib Tes PCRKetua DPR, Puan Maharani meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat mengenai aturan penumpang pesawat wajib tes PCR.
Read more »
Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Syarat Semua Penerbangan
Read more »
Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Syarat Semua PenerbanganMenurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect Corona
Read more »
Ketua DPR Minta Pemerintah Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Sebagai Syarat Semua Penerbangan - Tribunnews.comKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun
Read more »