UU Cipta Kerja sejak awal pembentukannya sudah bermasalah dan menuai penolakan.
“Dengan penerbitan danmenjadi UU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR sama-sama telah tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi,” sambung Wirya.
Ia melanjutkan, latar belakang penggunaan Perppu untuk membangkangi putusan MK semakin menambah cacat konstitusional pemerintahan saat ini dalam menyikapi protes publik atas keberadaan UU Cipta Kerja. “Karena tidak ada unsur kedaruratan dalam penerbitan Perppu tersebut seperti yang diklaim pemerintah selama ini dalam penerbitan Perppu,” terang Wirya.Sekilas tentang UU Cipta Kerja, pencetus ide pertama kalinya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sederet Manfaat UU Cipta Kerja: Tarik Investasi hingga Perizinan Makin MudahSidang Paripurna DPR akhirnya mengetok Perppu Cipta kerja menjadi UU Cipta Kerja
Read more »
Pakar Hukum Nilai Jokowi dan DPR Langgar UUD 1945 Usai Perpu Cipta Kerja Jadi UUDenny menyebut Perpu Cipta Kerja sudah cacat sejak lahir yaitu tidak adanya alasan 'kegentingan yang memaksa'.
Read more »
Kemnaker: UU Cipta Kerja bertujuan tingkatkan kualitas tenaga kerja RIKemnaker KemnakerRI menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kualitas perlindungan bagi para pekerja, memperluas kesempatan kerja melalui investasi, hingga memastikan keberlangsungan usaha.
Read more »
Kadin Apresiasi Pengesahan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Beri Investor Kepastian hingga Ciptakan Lapangan KerjaUU Cipta Kerja akan memberikan kepastian investor untuk bisa menanamkan modalnya di Tanah Air. Sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.
Read more »
Jalan Berliku Pengesahan Perppu Cipta KerjaDPR akhirnya mengesahkan Perppu tentang Cipta Kerja meskipun banjir penolakan sejak perumusannya.
Read more »
Sederet Kontroversi Perpu Cipta Kerja yang Akan Disahkan DPR Hari IniPerpu Cipta Kerja hari ini akan disahkan oleh DPR. Pengesahan ini dilakukan meski terjadi kontroversi di tengah masyarakat.
Read more »