Amnesty Internasional Indonesia, menyoroti pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Merry Utami, terpidana mati kasus peredaran narkotika. Ini jadi langkah tepat.
juga bukan solusi untuk memberikan efek jera dalam kasus narkotika," kata Nurina dalam keterangannya, Jumat 14 April 2023.
Menurutnya, grasi yang diberikan kepada Merry seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengalihkan hukuman bagi semua terpidana mati yang masih menunggu eksekusi, menjadi penjara seumur hidup. "Mereka yang berada di deret tunggu eksekusi mengalami penyiksaan ganda. Bahkan mantan Dirjen PAS terdahulu pernah mengatakan ada warga binaan yang melukai diri sendiri karena tekanan psikis dan mental," katanya.
Oleh sebab itu, Nurina mengapresiasi langkah pemberian grasi tersebut. Namun sekaligus mendesak agar segera dibuat peraturan yang mengalihkan hukuman mati untuk mereka yang berada di deret tunggu menjadi. Amnesty International juga mendesak pemerintah agar segera menghapuskan hukuman mati. Sebagai informasi, pengacara Merry Utami, Aisyah Humaida menyebut bahwa kliennya menerima grasi pada 24 Maret 2023, yang mengubah status hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden Nomor 1/G Tahun 2023.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Amnesty Internasional Indonesia Kecam Serangan Militer Myanmar yang Tewaskan 100 Warga SipilAmnesty Internasional Indonesia Merespons serangan udara militer Myanmar, yang menewaskan sedikitnya 100 jiwa di Wilayah Sagaing.
Read more »
LBH Masyarakat Anggap Grasi Jokowi kepada Merry Utami Hanya Setengah HatiLBH Masyarakat menilai grasi Presiden Jokowi kepada terpidana mati kasus nartkotika Merry Utami hanya setengah hati.
Read more »
Kawasan MICE Golo Mori Rampung Dibangun, Jadi Venue KTT ASEAN 2023Golo Mori dikembangkan sebagai sebuah kawasan berstandar internasional untuk menjamu berbagai pertemuan internasional.
Read more »
Keputusan Mahkamah Kriminal Internasional Soal Presiden RusiaRusia, seperti sejumlah negara lainnya, tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Dari sudut pandang hukum, Rusia menganggap keputusan ICC batal demi hukum. Opini AdadiKompas
Read more »
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Ternyata Juga Dapat THR Lebaran, Berapa Nominalnya?Bukan hanya presiden dan wakil presiden, para menteri dan pejabat lainnya juga mendapatkan THR setiap tahunnya.
Read more »
Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Besar Diprediksi Makan Waktu LamaPENENTUAN calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Besar diramal berjalan alot.
Read more »