Ambideksteritas Kewenangan Kedokteran Indonesia

South Africa News News

Ambideksteritas Kewenangan Kedokteran Indonesia
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 86 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 38%
  • Publisher: 70%

Sejatinya, Pemerintah dengan RUU Kesehatan Omnibus Law —yang ditentang organisasi profesi kesehatan— fokus mengeksplorasi dan menanggulangi masalah kesehatan nasional ke depan. Kolom AdadiKompas

Tenaga kesehatan melakukan tindakan medis terhadap pasien di salah satu ruangan Mayapada Hospital, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin . Rumah Sakit keenam dari Mayapada Healthcare ini memiliki kapasitas hingga 200 tempat tidur.

Sebagai organisasi profesi dokter utama di Indonesia, IDI menolak tegas RUU Kesehatan ini yang diikuti oleh organisasi profesi kesehatan lainnya, seperti PDGI, IBI, PPNI, dan IAI. Bahkan Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa mengajukan somasi kepada Menteri Kesehatan. Sebaliknya, tak kurang dari 17 organisasi kesehatan nasional menyatakan dukungannya kepada Menteri Kesehatan untuk segera mengesahkan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Di bidang kedokteran konon seorang dokter bedah yang sekaligus ahli anatomi, Prof. John Lizars, dikenal sebagai dokter bedah yang mahir menggunakan kedua tangannya, begitu pula Marco Abbodanza, seorang ahli bedah mata. Ambideksteritas juga berguna pascaoperasi pada tangan atau lengan yang dominan, yang akan memungkinkan pasien tersebut menggunakan tangan non-dominannya untuk hal-hal yang sebelumnya dikerjakan dengan tangannya yang sedang dalam masa penyembuhan.

Mengembangkan kemampuan eksploitasi dan eksplorasi ini merupakan tugas utama seorang pemimpin. Eksploitasi berkaitan dengan mempertahankan dan menjaga apa sudah dicapai di masa lalu sampai saat ini, sedangkan eksplorasi berhubungan dengan menggali dan menciptakan peluang di masa mendatang. Sedangkan pihak yang kontra kepada RUU ini mengkritik Menkes telah mencederai marwah organisasi kesehatan dan menuding bahwa penghilangan narasi dalam UU ini terkait pengaturan organisasi kesehatan adalah pihak yang tidak paham sejarah. Pada intinya mengagungkan-agungkan kejayaaan masa lalu, dan kurang berorientasi ke masa depan, padahal lingkungan sudah jauh berubah.Mengembalikan kewenangan pengaturan profesi kedokteran kepada otoritas yang tepat, perlu didukung dengan sepenuhnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serikat Buruh Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan hingga Pemberlakuan Perppu CiptakerSerikat Buruh Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan hingga Pemberlakuan Perppu CiptakerKonfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menolak sejumlah poin dalam Perppu Cipta Kerja.
Read more »

Buruh Tembakau Gelar Aksi Tolak Pasal Terkait Zat Adiktif di RUU KesehatanBuruh Tembakau Gelar Aksi Tolak Pasal Terkait Zat Adiktif di RUU KesehatanRibuan buruh dari Jawa Timur melakukan aksi penyampaian pendapat untuk menolak ketentuan pengendalian tembakau dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.
Read more »

Pemerintah Serahkan RUU Perampasan Aset ke DPR 16 MeiNaskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akan langsung diserahkan pada 16 Mei 2023 atau saat DPR RI menjalani masa sidang setelah reses usai.
Read more »

Buruh Batam Peringati May Day, Ini Beberapa Tuntutannya, Termasuk 'Sahkan RUU Perlindungan PRT'Buruh Batam Peringati May Day, Ini Beberapa Tuntutannya, Termasuk 'Sahkan RUU Perlindungan PRT'Memperingati May Day 2023 dipusatkan Kantor Walikota dan Kantor DPRD kota Batam. Dalam perayaan May Day ini para buruh menyampaikan beberapa hal tuntutan
Read more »

Wamenkumham: Draft RUU Perampasan Aset Dikirim ke DPR pada 16 MeiWamenkumham: Draft RUU Perampasan Aset Dikirim ke DPR pada 16 MeiWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan, naskah RUU Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR pada 16 Mei 2023 mendatang.
Read more »

Kenapa RUU Konservasi Perlu Segera DisahkanKenapa RUU Konservasi Perlu Segera DisahkanSelain sudah tidak relevan lagi dengan hukum konservasi internasional, dan modus kejahatan juga kian canggih, aturan yang sudah berusia tiga dekade ini melemahkan penegakan hukum karena memuat sanksi pidana yang ringan. KoranTempo
Read more »



Render Time: 2025-02-25 14:59:00