Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan oknum pegawai yang tak baik pasti ada di setiap instansi. Dia mengatakan oknum yang tak baik juga ada di KPK.
"Kami sampaikan saja. Di setiap lembaga instansi pemerintah, pasti ada oknum-oknum yang tidak baik, di KPK saja ada, kanDia mengatakan oknum tak baik juga bisa ada di lembaga antikorupsi. Namun, kata Alexander, setiap lembaga harus punya sistem untuk mencegah oknum tidak baik itu membuat masalah."Tinggal kita bagaimana kita melakukan pembenahan yang kita lihat sistem tersebut terkait bagaimana dengan masalah pajak, kami juga mengimbau bulan Maret ini bulan untuk penyampaian SPT.
Dia mengatakan kalau wajib pajak tak membayar pajak, maka semua lembaga negara tak bisa bekerja. Dia menyebut"Pajak sampai diboikot, kami nggak bisa kerja, termasuk dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemerintah berbasis elektronik, semua butuh dana dan dana itu dari mana? Dari pajak, kanAlexander meminta warga tak khawatir terkait dengan penegakan hukum. Dia menjamin oknum pelanggar hukum pasti ditindak.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Md Sebut Transaksi Janggal Rp 300 Triliun di Kemenkeu, KPK: Kami Belum Memiliki DataDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku KPK belum mempunyai data yang diungkapkan Mahfud Md.
Read more »
KPK: Istri Rafael Punya 2 Saham, Ada Juga Istri Orang Pajak Wahono SaputroTim Direktorat LHKPN KPK mengungkap adanya keterlibatan istri dari pejabat pajak lainnya di perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo.
Read more »
KPK Bakal Ngadu ke Sri Mulyani, Ada Pegawai Pajak Punya Saham di 280 PerusahaanKPK akan mengadukan 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang memiliki saham di 280 perusahaan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Read more »
KPK: Ada Celah Gratifikasi ketika Pegawai Pajak Punya Saham di PerusahaanPahala Nainggolan sebut KPK tengah mendalami kepemilikan saham pegawai pajak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, salah satunya di konsultan pajak.
Read more »
KPK Lelang Barang Rampasan Eks Bupati PPU, Ada Topi Dior Rp 12,5 JutaKPK lelang barang rampasan dari mantan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud dkk. Salah satu barang yang dilelang ada topi Dior seharga Rp 12,5 juta.
Read more »
KPK: 134 PNS DJP Ada Saham di 280 Perusahaan Atas Nama IstriKPK mencatat 134 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang wajib lapor LHKPN memiliki saham di 280 perusahaan tertutup menggunakan nama istrinya.
Read more »