Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menarifkan akses data kepada lembaga profit sebesar Rp1.000 per akses, termasuk kepada para operator seluler.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengaku telah melakukan sosialisasi sebelum memutuskan untuk menerapkan tarif Rp1.000 bagi lembaga profit oriented yang mengakses data Dukcapil
“Dukcapil juga telah memberitahukannya secara resmi kepada seluruh Lembaga Pengguna melalui surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 900.1.3.2/5833/Dukcapil pada 24 Maret 2023 perihal Pemberlakuan PP No.10/2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri,” kata Teguh kepada Bisnis, Sabtu .
Penentuan jenis layanan dan jumlah layanan/kuota/vocer dipilih oleh pengguna menggunakan aplikasi Sistem Informasi PNBP Ditjen Dukcapil di alamat http://172.16.160.28/pnbp/.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Meski Berstatus Tersangka, KPK Belum Cegah Rafael Alun ke Luar NegeriMantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo telah menyandang status tersangka.
Read more »
Kumpulkan Alat Bukti, KPK Geledah Rumah Rafael Alun TrisambodoKPK menggeledah rumah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.
Read more »
KPK Geledah Rumah Tersangka Rafael Alun TrisambodoPenyidik KPK menggeledah rumah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.
Read more »
Jadi Tersangka, Rafael Alun Diduga Terima Gratifikasi Selama 12 TahunEks pejabat DJP Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi. Gratifikasi itu diduga diterima Rafael selaku pemeriksa pajak pada DJP, Kemenkeu selama 12 tahun. Nasional RafaelAlunTrisambodo
Read more »
Siap-Siap, KPK Panggil Lagi Sejumlah Pejabat Pajak untuk Klarifikasi LHKPNKPK bakal memanggil sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk mengklarifikasi LHKPN pada pekan depan.
Read more »
KPK Klarifikasi LHKPN Pejabat Pajak yang Punya Perusahaan Konsultan Pajak Pekan DepanKPK bakal mengklarifikasi sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu yang memiliki perusahaan konsultan pajak.
Read more »