Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk selalu mengedepankan tata kelola yang baik atau good governance dalam pelaksanaaan anggaran. Hal tersebut dilakukan agar secara akuntabel dapat berdampak positif untuk mendorong penguatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini telah melandai.
Sebagai bentuk pelaksanaan komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Laporan Keuangan BA 999.08 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Laporan keuangan tersebut juga telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK pada Februari sampai dengan April lalu dan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut. “Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2021, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selamat Pak Menko,” ujar Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing.
“Alhamdulillah, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian untuk yang ke-14 kali sejak tahun 2008,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, bertempat di selasar Loka Kretagama Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis .
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan juga berterima kasih kepada jajaran Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras mewujudkan hal tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Raih WTP 9 Kali Berturut-turut, Kapolri: Komitmen Penggunaan Keuangan Negara Secara TransparanMabes Polri kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang kesembilan kalinya...
Read more »
9 Kali Dapat Opini WTP, Kapolri Listyo Ingatkan Jajaran Pakai Uang Negara secara TransparanPesan itu disampaikan Kapolri Listyo usai menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI di Mabes Polri, Selasa (28/6/2022).
Read more »
Sukses Sajikan Tata Kelola Keuangan Negara, BNPT Pertahankan Capaian Opini WTPPimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK mengapresiasi pengelolaan keuangan negara oleh 12 K/L di lingkungan AKN 1 yang berhasil mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ).
Read more »
Menperin Ajak Industri Kimia Jepang Ekspansi Investasi di Indonesia |Republika OnlinePemerintah memberikan tax holiday ke industri Jepang yang meningkatkan investasinya.
Read more »
Airlangga dan KIB Mengurai Labirin PolitikGerakan tiki taka Airlangga Hartarto dan KIB setidaknya membuat kejumudan dan labirin politik yang berliku itu telah terurai.
Read more »