Bupati Klaten, Sri Mulyani, membuat acara pelantikan 266 pejabat pada Sabtu (26/3/2022) berbeda dari biasanya. Ia ingin mengangkat produk lokal unggulan Klaten.
SOLOPOS.COM - Pejabat di lingkungan Pemkab Klaten mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah janji di Pendopo Pemkab Klaten, Sabtu . Mereka mengikuti pelantikan mengenakan beskap lurik. Sebanyak 266 pejabat Pemkab Klaten dilantik pada Sabtu . Berbeda dengan pelantikan sebelumnya, kali ini para pejabat yang dilantik mengenakan lurik dan blangkon.Biasanya, pelantikan dilakukan dengan para pejabat mengenakan jas serta berpeci untuk laki-laki.
Slamet menjelaskan ada proses yang harus dilalui para pejabat itu sebelum dilantik. Seperti proses seleksi di Dinas Pendidikan bagi calon kepala SD dan ada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara . “Prosesnya untuk kepala SD panjang. Melalui ujian kepala sekolah dan pembahasan tim seleksi calon kepala sekolah yang di dalamnya ada Dewan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Mendikbudrsitekdikti,” kata Slamet.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Teka-teki Mayat Wanita Telanjang Tanpa Identitas di Sawah KlatenMayat wanita telanjang yang ditemukan di tepi sawah jalan Yogya-Solo wilayah Kecamatan Delanggu, Klaten, Jumat (25/3) siang, dikirim ke RS Bhayangkara Semarang.
Read more »
Harta Bupati Klaten Rp10 M, Mobil Cuma 3 Tapi Punya Lahan di Mana-ManaDalam LHKPN, Bupati Klaten Sri Mulyani tercatat memiliki harta lebih dari Rp10 miliar yang di antaranya ada mobil dan lahan.
Read more »
Keluar LP, Penjual Taoge Klaten Ini Langsung Sujud Syukur
Read more »
Ambyar! Viral Emak-emak di Klaten Disenggol Mobil Saat Beli Mi AyamVideo emak-emak di Klaten tersenggol mobil di jalan raya saat membawa nampan isi mangkok mi ayam viral di media sosial. Ini cerita dari anak si ibu tersebut:
Read more »
Gobel: Pejabat Tidak Dukung Produk Dalam Negeri Perlu Diberi SanksiHarus ada langkah konkret dan sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakan keberpihakan produk dalam negeri.
Read more »