8 Pasal Penting dalam UU PPSK: Rupiah Digital, Bullion, Aset Kripto

South Africa News News

8 Pasal Penting dalam UU PPSK: Rupiah Digital, Bullion, Aset Kripto
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 Bisniscom
  • ⏱ Reading Time:
  • 79 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 35%
  • Publisher: 59%

Simak 8 pasal penting yang tertuang dalam UU PPSK atau omnibus law keuangan. Mulai dari rupiah digital, bullion (bank emas), hingga pengawasan aset kripto.

Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk menjadi Undang-Undang di dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II pada hari ini, Kamis . Simak pasal-pasal penting dalam UU PPSK.

Menkeu menyampaikan bahwa RUU PPSK memperkuat pelindungan investor atau konsumen terhadap pelanggaran dan perbuatan tindak pidana perorangan dan korporasi sektor keuangan. Di samping itu, kehadiran UU ini juga akan mendorong iterasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan serta penguatan dan pengembangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia/profesi di sektor keuangan.

Pengelolaan rupiah digital harus memperhatikan aspek penyediaan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah hingga pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjamin keamanan sistem data dan informasi serta pelindungan data pribadi.Pada Bab XI Pasal 130 disebutkan bahwa kegiatan usaha bullion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Diikuti dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota. Lalu, ada Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota. “Pemerintah sependapat dengan pandangan DPR bahwa diperlukan waktu transisi antara OJK dan Bapebbti dengan baik dan optimal tanpa mengganggu perkembangan transaksi aset kripto yang sedang berjalan,” kata Menkeu.Selain menjamin simpanan perbankan, Lembaga Penjaminan Simpanan juga akan berfungsi menjamin polis asuransi yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis serta melaksanakan program penjaminan polis.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bisniscom /  🏆 23. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Sosialisasikan Pasal Kohabitasi KUHP Baru ke Pers AsingPemerintah Sosialisasikan Pasal Kohabitasi KUHP Baru ke Pers AsingKemenlu RI telah melakukan sosialisasi KUHP baru kepada pers dan media asing, pasal kohabitasi paling disorot. TempoNasional
Read more »

Jaksa Agung minta jaksa pelajari pasal-pasal KUHP baruJaksa Agung minta jaksa pelajari pasal-pasal KUHP baruJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta seluruh jaksa untuk mempelajari pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah ...
Read more »

Dibanderol Mulai Rp 5 Jutaan, Simak 4 Rekomendasi Handphone OPPO Reno8 Series - Tribunshopping.comDibanderol Mulai Rp 5 Jutaan, Simak 4 Rekomendasi Handphone OPPO Reno8 Series - Tribunshopping.comHadirnya lini produk handphone OPPO Reno8 Series ini menjadi suksesor dari Reno7 Series yang sudah lebih dulu melenggang ke pasar penjualan tanah
Read more »

Stok Gabah Menipis, Harga Gabah Mulai Mahal, Pedagang Beras Tak Miliki Stok - Pikiran-Rakyat.comStok Gabah Menipis, Harga Gabah Mulai Mahal, Pedagang Beras Tak Miliki Stok - Pikiran-Rakyat.comPetani di Majalengka mengeluh stok gabah menipis di saat harganya mulai mahal, simak penjelasan lengkapnya.
Read more »

Usai KUHP Baru Disahkan, Imigrasi Bandara Soetta Sebut Jumlah Kedatangan WNA StabilUsai KUHP Baru Disahkan, Imigrasi Bandara Soetta Sebut Jumlah Kedatangan WNA StabilSejumlah pasal dalam KUHP baru dikhawatirkan dapat membuat 'lari' investor dan wisatawan mancanegara.
Read more »

Bali Tak Akan Buat Pergub atau Perda Terkait KUHP BaruBali Tak Akan Buat Pergub atau Perda Terkait KUHP BaruBali tidak akan membuat pergub maupun perda untuk menegaskan aturan dari pasal-pasal yang menimbulkan polemik dalam KUHP baru.
Read more »



Render Time: 2025-03-13 03:20:50