5.837 Narapidana di Sulsel Diusulkan Terima Remisi Kemerdekaan
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Suprapto menyebutkan pihaknya mengusulkan 5.837 narapidana. Mereka yang diusulkan mendapat pengurangan Remisi Umum 1 untuk narapidana dewasa 1 bulan sebanyak 782 orang.
"Kemudian pengurangan 2 bulan sebanyak 1.109 orang. Lalu pengurangan 3 bulan 1.881 orang, pengurangan 4 bulan 1.031 orang," kata Suprapto kepada wartawan, Selasa .BACA JUGA:Sementara Remisi Umum II jumlah pengurangan 1 bulan sebanyak 7 orang, pengurangan 2 bulan 7 orang, pengurangan 3 bulan 8 orang, orang, pengurangan 4 bulan 28 orang, pengurangan 5 bulan 14 orang dan pengurangan 6 bulan sebanyak 64 orang.
"Remisi ini sifatnya baru pengajuan, nanti akan diputuskan oleh Pusat terkait jumlah yang diputuskan untuk mendapat remisi di Kemerdekaan ke 77 tahun RI," ucapnya., Moch Muhidin menyebut sebanyak 231 warga binaan diusulkan untuk memperoleh pengurangan masa hukuman atau remisi 17 Agustus tahun 2022. Kata Muhidin, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif, sesuai UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Alfamart Bela Karyawan, Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum!Alfamart resmi menunjuk Kantor Hukum Hotman Paris selaku Kuasa Hukum untuk membela karyawannya
Read more »
Kemenkumham Riau Usul 8 Koruptor Dapat Remisi HUT KemerdekaanKementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau mengusulkan delapan koruptor mendapatkan remisi (potongan masa tahanan) HUT kemerdekaan RI. Kementerian Hukum dan HAM...
Read more »
Komnas HAM cek dugaan 'obstruction of justice' di TKP Duren TigaKomnas HAM hari ini akan ke TKP di Duren Tiga untuk bersama-sama dengan Inafis dan Dokkes untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi di sana. BrigadirJ BrigadirYoshua FerdySambo
Read more »
Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Putri Candrawathi Tidak Dijadikan Tersangka! - Pikiran-Rakyat.comPakar hukum menilai tidak ada alasan bagi Polisi untuk tidak menetapkan Putri Candrawathi sebagai tersangka.
Read more »
Harapan Baru Hukum Pidana di IndonesiaRancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu segera disahkan untuk mengikuti pergeseran paradigma hukum pidana.
Read more »
17 Fintech Lending Legal Dicatut, AFPI Tempuh Jalur HukumAFPI menduga nama 17 platform fintech lending telah direplikasi atau dicatut oleh pinjaman online (pinjol) ilegal.
Read more »